JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengingatkan jajaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak muncul praktik yang disebut sebagai potensi “negara di dalam negara”.
Rieke meminta agar konstruksi hukum di balik berbagai kebijakan tersebut dikaji lebih mendalam.
Rieke mengingatkan jangan sampai ada aturan atau kepentingan tertentu yang justru melemahkan kewenangan Presiden yang dijamin konstitusi.
Baca Juga [FULL] Debat Rieke PDIP vs KSP-Bakom soal Aturan MBG-Kopdes hingga Tambang di Ujung Kulon di https://www.kompas.tv/nasional/702910/full-debat-rieke-pdip-vs-ksp-bakom-soal-aturan-mbg-kopdes-hingga-tambang-di-ujung-kulon
Menurutnya, gagasan Presiden tidak boleh dibelokkan oleh pelaksanaan kebijakan yang tidak sejalan dengan prinsip negara hukum.
"Jangan sampai kemudian, ini ada negara di dalam negara, begitu ya. Karena sekali lagi saya berharap bahwa dengan adanya pimpinan KSP dan Bakom yang baru, yang juga membutuhkan satu rujukan data yang benar, saya kira saya enggak ngerti gitu ya. Ini kan negara semuanya pakai hukum begitu," kata Rieke (TC 00:40).
Baca Juga Di Depan Bakom-KSP, Rieke PDIP: Mumpung Presidennya Berani, Jangan Dibelokkin di https://www.kompas.tv/nasional/702944/di-depan-bakom-ksp-rieke-pdip-mumpung-presidennya-berani-jangan-dibelokkin
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/703154/rieke-pdip-sentil-bakom-ksp-jangan-sampai-ada-negara-di-dalam-negara