Perdebatan mengenai dugaan penyadapan terhadap Presiden turut menyoroti ketepatan penegakan hukum dalam penerapan pasal makar. Dosen STH Indonesia Jentera, Asfinawati, mengingatkan bahwa penegakan hukum yang tidak akurat berpotensi menyeret perkara ke ranah politik dan berdampak pada masyarakat luas.
"Kenapa sih penegakan hukum yang tidak akurat itu berbahaya? Karena pertama kita mudah nanti mengarahkan itu kepada politik. Kedua penerapan pasalnya bisa menyangkut rakyat yang lain," ujar Asfinawati.
Selain persoalan penerapan pasal, Asfinawati juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Polri. Menurutnya, pengawasan eksternal diperlukan agar penegakan hukum bertumpu pada sistem yang kuat, bukan hanya mengandalkan sosok pemimpinnya.
Bagaimana tanggapanmu?
Simak pembahasan selengkapnya dalam program #BolaLiar hanya di youtube.com/kompastv #VODKompasTV