JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketum All Cipayung Nusantara David Pajung membantah dugaan keterlibatan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
David menilai, tudingan bahwa Jokowi menjadi pihak yang memerintahkan penyadapan terhadap sejumlah tokoh politik masih terlalu prematur dan harus dibuktikan melalui proses hukum.
“Dari mana logikanya seorang LSP itu bisa dikomandoi oleh seorang Pak Jokowi yang sudah tidak memerintah?” ujar David di Bola Liar, Jumat (20/11/2026).
Ia juga mengingatkan agar semua pihak tidak terburu-buru mengaitkan dugaan penyadapan dengan Jokowi tanpa didukung fakta hukum.
David kemudian mempertanyakan logika yang menghubungkan Listyo Sigit dengan Jokowi sebagai pihak yang diduga memberikan perintah penyadapan.
Ia beralasan, selama Listyo menjabat Kapolri, tidak terlihat adanya keberpihakan Polri terhadap Jokowi dalam polemik dugaan ijazah palsu yang berlangsung selama hampir dua tahun.
“Ini salah satu pembuktian bahwa enggak ada relasi konektivitas ikatan emosional antara LSP dengan yang tadi Pak Rajasa mengatakan perintah dari Pak Joko itu itu jangan dibangun hal itu ,” kata David.
Sementara itu, dalam perdebatan yang sama, Pakar Intelijen Kolonel INF (Purn)Sri Radjasa Chandra justru membuka kemungkinan adanya kepentingan politik di balik dugaan penyadapan.
Ia menyinggung kemungkinan rivalitas personal, konflik antarlembaga, hingga kepentingan politik menuju Pemilu 2029.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Novaltri
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/702972/panas-david-pajung-bantah-jokowi-dalangi-penyadapan-minta-bukti-hukum