JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPR Komisi XIII Fraksi PDI-P, Rieke Diah Pitaloka meminta pemerintah memastikan seluruh program prioritas nasional termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dijalankan berdasarkan landasan hukum yang jelas data yang akurat serta sistem pengawasan yang terukur.
Hal itu disampaikan Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dan Pelaksana Tugas Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Kamis (19/11/2026).
Rieke menyoroti ketidakselarasan regulasi dan praktik di lapangan dalam pelaksanaan program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) hingga perizinan tambang di Ujung Kulon yang mengancam nasib Badak Jawa.
"Mari kita konstruksikan negara hukum. Maka kalau kita, saya mohon dukungannya juga begitu. Mari kita analisis bersama apakah gagasan presiden yang tidak baik, tidak bagus atau ada regulasi hukumnya menikung gagasan presiden. Saya mengatakan ini indikasi invisible power yang menikung," kata Rieke.