:

[FULL] Konsekuensi Jika Presiden Lewati 'Deadline' Pengajuan Nama Cawapres, Ini Kata Feri Amsari

7 jam lalu

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pengusulan nama dua cawapres ke MPR berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tatib MPR dilakukan paling lambat 14 hari kerja sebelum sidang paripurna yang dijadwalkan pada 9 Desember mendatang.

Sehingga, jika sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wapres dijadwalkan tanggal 9 Desember, maka nama cawapres harus disetorkan maksimal 19 November.

Pakar pemilu Titi Anggra meminta pihak terkait untuk patuh pada aturan dan tidak mencari celah pembenaran.

Merespons hal tersebut, Wakil Ketua DPR yang juga Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, meyakini tidak ada yang keliru dengan keputusan MPR dan tenggat penyerahan nama cawapres oleh Presiden Prabowo.

Dasco menyebut keputusan MPR dihitung berdasarkan Undang-Undang Dasar, yakni 60 hari kalender.

Merujuk pada Undang-Undang MD3 Pasal 46 Ayat 2, presiden mengusulkan dua calon wakil presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Mengenai ketentuan hari, Pasal 1 Angka 9 UU MD3 disebutkan: hari adalah hari kerja.

Begitu pun dengan Tatib MPR Pasal 136 Ayat 1, yang memberi batas waktu 14 hari bagi presiden memberi usulan dua cawapres ke MPR, paling lama 14 hari sebelum penyelenggaraan sidang paripurna MPR.

Dan untuk ketentuan hari, dalam Pasal 1 Angka 22, tertulis: hari adalah hari kerja.

Sepulangnya Prabowo dari luar negeri, diketahui masih akan mengumpulkan lagi para ketum parpol untuk membahas sosok pengganti cawapres menjelang sidang paripurna.

Hiruk pikuk bursa cawapres pengganti Gibran semakin mengerucut ke dua nama dari internal Gerindra, yakni Sufmi Dasco Ahmad dan Sugiono.

Jika DPR mengikuti tenggat waktu 60 hari kalender untuk presiden mengusulkan dua nama cawapres ke MPR, maka berbeda dengan tenggat waktu yang diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Tatib MPR, yakni hari yang dimaksud adalah hari kerja.

Lalu, adakah konsekuensi jika penyerahan nama cawapres ke MPR melewati batas waktu yang diatur dalam Undang-Undang MD3 dan Tatib MPR?

Kita bahas bersama Waketum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, dan juga ada pakar hukum tata negara Universitas Andalas, Feri Amsari.

Baca Juga Presiden Prabowo Kembali ke Tanah Air Jumat Malam usai Kunjungan ke Luar Negeri di https://www.kompas.tv/nasional/702834/presiden-prabowo-kembali-ke-tanah-air-jumat-malam-usai-kunjungan-ke-luar-negeri

#presidenprabowo #cawapres #wapres 
 

Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/nasional/702837/full-konsekuensi-jika-presiden-lewati-deadline-pengajuan-nama-cawapres-ini-kata-feri-amsari

Berikan Komentar
Laporkan komentar

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Sarapan di Ketinggian 230 Meter, Seperti Apa Rasanya?
Oke