DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, terkait tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya menjadi undang-undang, pada Kamis, (19/11/2026). Pengesahan UU Perampasan Aset tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13, Masa Sidang II Tahun Persidangan 2026-2027, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
Beberapa ruang lingkup yang diatur di dalam RUU Perampasan Aset meliputi pidana penipuan hingga perdagangan. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur pembagian kewenangan dalam penindakan perampasan, hingga pencegahan penyalahgunaan wewenang, dan penerapan teknologi.
Berikut 10 poin utama yang diatur dalam UU Perampasan Aset yang telah disahkan DPR hari ini!
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis: Febrianto Adi Saputro, Danu Damarjati
Penulis Naskah: Angela Putri Defana
Narator: Angela Putri Defana
Video Editor: Destri Abdi Saputro
Produser: Holy Kartika Nurwigati Sumartiningtyas
Music: Case File Motion 2 (AI)
Artikel terkait:
https://nasional.kompas.com/read/2026/11/19/10480361/breaking-news-dpr-sahkan-ruu-perampasan-aset-menjadi-undang-undang
#RUUPerampasanAset #DPR #PuanMaharani #Politik #Pemerintah