:

HABIBUROKHMAN: UU PERAMPASAN ASET TAK BOLEH JADI ALAT POLITIK ATAU PEMERASAN

21 menit lalu

Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan komitmen untuk memperkuat pengawasan dalam penerapan Undang-Undang Perampasan Aset.

Habiburokhman menjelaskan, sejumlah mekanisme pengawasan disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

Mekanisme tersebut meliputi pembentukan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR, penerapan beban pembuktian yang berimbang, serta transparansi digital.

Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah Undang-Undang Perampasan Aset digunakan untuk menghabisi lawan politik ataupun menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.

Bagaimana pendapatmu?

Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV

Berikan Komentar
Laporkan komentar

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Sarapan di Ketinggian 230 Meter, Seperti Apa Rasanya?
Oke