Dalam Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11), Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyampaikan komitmen untuk memperkuat pengawasan dalam penerapan Undang-Undang Perampasan Aset.
Habiburokhman menjelaskan, sejumlah mekanisme pengawasan disiapkan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.
Mekanisme tersebut meliputi pembentukan pengawas independen yang ditunjuk Presiden dan disetujui DPR, penerapan beban pembuktian yang berimbang, serta transparansi digital.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat mencegah Undang-Undang Perampasan Aset digunakan untuk menghabisi lawan politik ataupun menjadi alat pemerasan oleh aparat penegak hukum.
Bagaimana pendapatmu?
Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV