DPR RI resmi mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya, Kamis (19/11).
UU ini mengatur arsitektur hukum perampasan aset yang berlandaskan keadilan dan pemulihan. Terdapat empat pilar utama, salah satunya mencakup asas dan ruang lingkup dengan tetap menghormati HAM serta prinsip proporsionalitas.
Selain itu, aturan ini memperluas cakupan tindak pidana, termasuk kejahatan finansial dan teknologi informasi (IT), serta mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati bagi koruptor.
Bagaimana pendapatmu?
Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV