DPR RI resmi mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026). Rapat paripurna beragenda tunggal tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani.
"Apakah RUU Tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi Undang-Undang? Setuju ya?" kata Puan saat meminta persetujuan para peserta rapat.
"Setuju," ucap peserta rapat.
Ketua Komisi III DPR sekaligus Ketua Panja RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, menegaskan bahwa regulasi yang telah dinantikan rakyat selama 18 tahun ini mendesak disahkan guna mengubah paradigma penegakan hukum di Indonesia dari yang semula hanya berfokus pada pemenjaraan pelaku pidana menjadi pemulihan kerugian negara dan kerugian korban.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Nabilah Safirah
Video Editor: Fathir Rohman
Produser: Marvel Dalty
#Politik #Pemerintah ##Kompascomlab #DPR #RUUPerampasanAset #UUPerampasanAset #PuanMaharani #Habiburokhman #Korupsi