JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi III DPR bersama pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR terdekat.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Rabu (18/11/2026). Seluruh anggota rapat menyatakan setuju setelah Dasco meminta persetujuan agar RUU tersebut dilanjutkan ke tahap berikutnya. Rapat tersebut turut dihadiri Ketua Komisi III DPR Habiburokhman serta Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.