Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Machfud Arifin, mendorong segera dibantuknya undang-undang yang mengatur penggunaan alat sadap.
Hal ini disampaikan Machfud saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (16/11/2026).
Pada kesempatan itu, Machfud yang juga merupakan mantan Kapolda Jawa Timur juga menyoroti informasi mengenai 6.000 pihak yang disebut menjadi sasaran penyadapan.
"Tapi hampir di kehidupan masyarakat semua orang ngomong, kita disadap. Kita ini disadap. Dan fakta yang terjadi kemarin itu 6.000 disadap. Baik itu presiden, pejabat, Komisi III, pengusaha. Angka 6.000 itu bukan sedikit, semuanya disadap. Ini mengerikan," kata Machfud.
Ia pun mengusulkan agar anggota Komisi III diberikan kesempatan untuk melihat langsung perangkat penyadapan yang digunakan kepolisian.
"Mungkin disarankan nanti supaya lebih tahu dan lebih dalam kapan kita diberi waktu untuk bisa melihat alat yang digunakan ini seperti apa. tipenya apa. Kita menyarankan untuk itu dulu. Bicara membahas undang-undang tapi kita nggak pernah tahu alatnya seperti apa," ucap purnawirawan perwira tinggi Polri tersebut.
Selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Shafa Maulita Maulana
Video Editor: Aqmal Safa Rifai
Produser: Ervan Yudhi Tri Atmoko
#Politik #Parlemen ##DailyNews #MachfudArifin #DPRRI #KomisiIIIDPR #Penyadapan #AlatSadap #RUUPenyadapan #Polri #Kabaintelkam
Music: -
Artikel terkait: