JAKARTA, KOMPAS.TV – Irjen Eko Hadi dijatuhi vonis pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atau pemecatan dari kedinasan Polri.
Putusan ini disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat, Brigjen Pol Trunoyudo Wisno Andiko di Mabes Polri, Jakarta Selatan pada Selasa (10/11/2026).
“Terhadap terduga pelanggar EHS, sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela, yang kedua sanksi administratif yaitu pemberhentian dengan tidak hormat atau PTDH sebagai anggota Polri,” ujar Trunoyudo.
Baca Juga Putusan Sidang Etik Irjen Eko Hadi, Wujud Perbuatan sampai Pasal yang Dikenakan di https://www.kompas.tv/nasional/702148/putusan-sidang-etik-irjen-eko-hadi-wujud-perbuatan-sampai-pasal-yang-dikenakan
Diberitakan sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi (pati) Polri atas kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.
Keempat tersangka meliputi eks Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, eks Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, eks Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, dan eks Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Bukan hanya Prabowo, empat tersangka juga menyadap pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan (ormas), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pengusaha.
Video Editor: Vila Randita
Produser: Theo Reza
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/702155/full-breaking-irjen-eko-hadi-diberhentikan-tidak-hormat-kasus-penyadapan-presiden-prabowo