Sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Desa, Perkoperasian, dan UU HKPD terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/11/2026).
Dalam sidang tersebur, kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, berseloroh agar majelis hakim tidak merasa "teraniaya" setelah objek pengujian dipangkas secara drastis dari 15 norma menjadi empat norma saja atas saran hakim dalam sidang perdana yang diajukan pada Selasa (3/11/2026) lalu.
Dalam perbaikan permohonannya, para pemohon mendesak MK untuk menegaskan bahwa Dana Desa tidak boleh dialihkan atau dipotong secara sepihak untuk membiayai program Koperasi Merah Putih bentukan pemerintah pusat, serta menuntut agar setiap penugasan wajib disertai anggaran khusus di luar pendapatan desa.
Koalisi juga menekankan pentingnya menghormati hasil Musyawarah Desa dan prinsip demokrasi ekonomi koperasi, alih-alih menyerahkan arah usaha sepenuhnya kepada kendali terpusat yang mengabaikan kebutuhan riil warga desa.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Nabilah Safirah
Video Editor: Fathir Rohman
Produser: Marvel Dalty
#Politik #Pemerintah ##Kompascomlab #KoperasiMerahPutih #MahkamahKonstitusi #SidangMK #DanaDesa #KDMP