:

Koperasi Desa Merah Putih Digugat ke MK, Pemohon: Semoga Hakim Tidak Teraniaya

22 jam lalu

Sidang lanjutan uji materi Undang-Undang Desa, Perkoperasian, dan UU HKPD terkait pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) kembali digelar di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (16/11/2026).

Dalam sidang tersebur, kuasa hukum pemohon, Dudi Agung Trisna, berseloroh agar majelis hakim tidak merasa  "teraniaya" setelah objek pengujian dipangkas secara drastis dari 15 norma menjadi empat norma saja atas saran hakim dalam sidang perdana yang diajukan pada Selasa (3/11/2026) lalu.

Dalam perbaikan permohonannya, para pemohon mendesak MK untuk menegaskan bahwa Dana Desa tidak boleh dialihkan atau dipotong secara sepihak untuk membiayai program Koperasi Merah Putih bentukan pemerintah pusat, serta menuntut agar setiap penugasan wajib disertai anggaran khusus di luar pendapatan desa.

Koalisi juga menekankan pentingnya menghormati hasil Musyawarah Desa dan prinsip demokrasi ekonomi koperasi, alih-alih menyerahkan arah usaha sepenuhnya kepada kendali terpusat yang mengabaikan kebutuhan riil warga desa.

Simak selengkapnya dalam video berikut!

Penulis Naskah: Nabilah Safirah
Video Editor: Fathir Rohman
Produser: Marvel Dalty

#Politik #Pemerintah ##Kompascomlab #KoperasiMerahPutih #MahkamahKonstitusi #SidangMK #DanaDesa #KDMP

Berikan Komentar
Laporkan komentar

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Sarapan di Ketinggian 230 Meter, Seperti Apa Rasanya?
Oke