Setelah menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden, Gibran Rakabuming tetap berhak menerima uang pensiun dan sejumlah fasilitas lainnya dari negara.
Ketentuan itu diatur secara rinci dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta mantan Presiden dan Wakil Presiden RI.
Dalam aturan itu, besaran gaji pokok wapres adalah empat kali dari gaji pokok tertinggi pejabat negara selain presiden dan wakil presiden.
Peraturan Pemerintah (PP) nomor 75 Tahun 2000 sebesar Rp5.040.000 per bulan.
Dengan demikian, melalui perhitungan empat kali lipat dari nominal acuan tersebut, uang pensiun pokok yang berhak diterima mencapai Rp20.160.000 per bulan.
Selain itu, mantan Wakil Presiden Gibran berhak menerima fasilitas lainnya seperti rumah hingga kendaraan.
Bagaimana pendapatmu?
Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #BOLDKompasTV