Undang-undang Pelindungan Ketenagakerjaan terbaru mewajibkan perusahaan menyetor Dana Cadangan Pesangon (DCP) ke Pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Direktur Jenderal (Dirjen) PHI dan jamsos Kemenaker Indah Anggoro Putri dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan di kanal YouTube NgoPi SIK, Sabtu (14/11/2026).
Kemnaker mengatakan dalam waktu dekat akan menunjuk suatu lembaga pemerintah untuk mengelola DCP setiap perusahaan. Jadi, dari pertama perusahaan mengontrak karyawan bekerja sebagai tenaga Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), maka pemberi kerja harus sudah menghitung likuiditasnya jika yang bersangkutan terkena PHK.