Sejumlah partai politik di DPR mulai dari PKS, PDI-P, PKB, hingga Golkar dan Gerindra ramai-ramai menyuarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) menyusul menguatnya isu pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden RI belakangan ini. PKS dan PDI-P menilai HMP sebagai langkah pengawasan rasional dan efektif yang berlandaskan putusan MK dan MA, sementara PKB, Golkar, serta Gerindra menekankan pentingnya prosedur sesuai Undang-Undang MD3 dan kepastian hukum dalam merespons aspirasi lintas fraksi di parlemen.
Sesuai Pasal 20A UUD 1945 dan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020, Hak Menyatakan Pendapat merupakan kewenangan pengawasan resmi parlemen atas kebijakan pemerintah atau dugaan pelanggaran hukum, namun bukan merupakan tindakan pemakzulan langsung. HMP hanyalah pintu awal dari mekanisme panjang Pasal 7A dan 7B UUD 1945, di mana usulan yang disetujui Paripurna DPR harus diperiksa dan diputus terlebih dahulu oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam waktu maksimal 90 hari, sebelum nantinya keputusan akhir pemberhentian ditentukan melalui Sidang Paripurna MPR.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Elisabeth Putri Mulia
Narator: Elisabeth Putri Mulia
Video Editor: Elisabeth Putri Mulia
Produser: Elisabeth Putri Mulia
Music: Wireline Bulletin (AI)
#politik #pemerintah ##newsdaily ##cclab #Gibran #Pemakzulan #HakMenyatakanPendapat #DPRRI