:

Pajak Pembalut Digugat ke MK, Pemohon Sorot Beban Ekonomi dan Kerugian Konstitusional

1 minggu lalu

Pajak pembalut digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Bernita Matondang. Ia menilai pengenaan PPN terhadap produk menstruasi menambah beban ekonomi perempuan karena pembalut merupakan kebutuhan rutin yang tidak bisa dihindari.


Gugatan tersebut diajukan terhadap ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Bernita menilai pembalut seharusnya dipertimbangkan sebagai kebutuhan pokok yang mendapat fasilitas pembebasan PPN.


Dalam sidang perkara Nomor 406/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (10/11/2026), Bernita juga menyoroti ketidakpastian hukum dan potensi ketidakadilan bagi perempuan akibat kebijakan tersebut.


Penulis: Nawir Arsyad Akbar

Kreatif: Anastasia Prameswari

Produser: Elizabeth Ayudya


#PajakPembalut #MahkamahKonstitusi #Cut


[2026111112104641]

Berikan Komentar
Laporkan komentar

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Sarapan di Ketinggian 230 Meter, Seperti Apa Rasanya?
Oke