KOMPAS.TV - Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait usulan pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Wakil Ketua DPR Saan Mustofa menyatakan usulan tersebut akan ditindaklanjuti dan dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis besok (12/112026). Sebelumnya, pimpinan DPR telah menggelar rapat bersama perwakilan lintas fraksi untuk mendengarkan pandangan masing-masing fraksi.
Fraksi Golkar, melalui Ahmad Doli Kurnia, menyebut 11 anggotanya mendukung usulan pemberhentian Gibran dengan alasan adanya dua putusan pengadilan yang dinilai berkaitan dengan legitimasi jabatan wakil presiden.
Di sisi lain, sempat muncul kabar mengenai niat Gibran untuk mengundurkan diri. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi membenarkan bahwa Gibran pernah menyampaikan niat tersebut dan meminta waktu untuk membuktikan keabsahan surat keterangan pengganti ijazahnya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Namun, tim kuasa hukum Gibran menegaskan bahwa kliennya tidak mengundurkan diri. Mereka juga mengingatkan agar dorongan pemberhentian wakil presiden tidak didasari ambisi pribadi.
Jumlah 120 anggota DPR yang mengajukan HMP telah melampaui syarat minimal 25 anggota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang MD3. Meski demikian, usulan tersebut masih harus melalui tahapan dan mekanisme yang berlaku di DPR.
Lantas, sejauh mana proses politik di DPR dapat berujung pada pemberhentian Wakil Presiden Gibran?
Simak pembahasannya bersama politikus Gerindra Sugiat Santoso, Ketua Umum Gibranisti Taufik Bilfaqih, dan pengusul hak angket Gibran Ray Rangkuti.
#gibran #dpr #pemakzulan
Baca Juga [FULL] Pakar Hukum Bahas Peluang Pemakzulan Gibran, Bagaimana Prosesnya? | KOMPAS PETANG di https://www.kompas.tv/nasional/700981/full-pakar-hukum-bahas-peluang-pemakzulan-gibran-bagaimana-prosesnya-kompas-petang
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/700995/gibranisti-gerindra-ray-rangkuti-soal-jalur-ptun-gibran-bisa-lawan-pemakzulan-dpr-kompas-petang