Alasan Demokrat Usulkan Pemakzulan Gibran, Nilai Gibran Terbukti Lakukan Perbuatan Tercela

JAKARTA, KOMPAS.TV – Fraksi Partai Demokrat DPR RI mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk memproses pemberhentian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Usulan tersebut disampaikan anggota DPR dari Fraksi Demokrat, Benny K. Harman, dalam rapat DPR, Rabu (11/11/2026).

Menurut Benny, hasil kajian tersebut membuat Fraksi Demokrat menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai Wakil Presiden.

“Maka kami 18 orang mengusulkan kepada pimpinan dewan agar Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggunakan hak menyatakan pendapat yang isinya bahwa saudara Wakil Presiden diduga, bukan lagi diduga, sudah terbukti telah melakukan perbuatan tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945,” kata Benny.

Atas penilaian tersebut, Demokrat meminta DPR memproses pemberhentian atau pemakzulan Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.

Benny juga meminta pimpinan DPR tidak menunda tindak lanjut atas usulan tersebut.

“Kami pengusul juga memohon dan meminta dengan sangat kepada pimpinan dewan untuk dalam waktu yang tidak begitu lama segera menindaklanjuti usulan anggota terkait dengan hak menyatakan pendapat dan selanjutnya ditindaklanjuti dan diproses seturut ketentuan konstitusi dan ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut, Benny menyebut ada 18 anggota Fraksi Demokrat yang menandatangani usulan hak menyatakan pendapat.

Produser: Yuilyana

Thumbnail Editor: Lintang