:

Tarik-ulur Hak Menyatakan Pendapat DPR Soal Gibran, Skenario Apa di Baliknya?

1 jam lalu

Menjelang Rapat Paripurna DPR, Selasa (10/11/2026), anggota Fraksi PKS DPR Mardani Ali Sera memperlihatkan selembar surat. Dalam surat itu ada satu lampiran berisi nama sejumlah anggota DPR lengkap dengan tanda tangan mereka. Mereka sepakat mengusulkan penggunaan hak menyatakan pendapat untuk menyikapi persoalan dugaan pelanggaran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara politik.

Dukungan pengusulan penggunaan hak menyatakan pendapat itu tidak hanya datang dari para anggota Fraksi PKS. Sejumlah anggota DPR dari fraksi lain pun turut membubuhkan tanda tangan. Mardani mengatakan ada sekitar 50 anggota yang sudah menandatangani dan sudah disampaikan ke pimpinan DPR.

Jumlah itu sudah lebih dari cukup untuk memenuhi syarat pengajuan usulan penggunaan hak menyatakan pendapat. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) serta Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib DPR mengatur usulan hak menyatakan pendapat harus diajukan minimal 25 anggota DPR.

Simak selengkapnya dalam video berikut!

Penulis: Nikolaus Harbowo, Hidayat Salam, Willy Medi Christian Nababan
Penulis Naskah: Musayadah Khusnul Khotimah
Narator: Musayadah Khusnul Khotimah
Video Editor: Musayadah Khusnul Khotimah
Produser: Musayadah Khusnul Khotimah

Musik: Case_File_Grid_2026_ (AI)

#Politik #Parlemen ##cclabs ##DailyNews #HakMenyatakanPendapat #GibranRakabuming #PemakzulanGibran #NiatGibranMundurdariWapres

Berikan Komentar
Laporkan komentar

Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Batal edit?

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Hapus Komentar

Setelah dihapus, kamu tidak bisa membatalkan

Oke
Sarapan di Ketinggian 230 Meter, Seperti Apa Rasanya?
Oke