JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menanggapi rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Yusril menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait perkara ijazah Gibran bersifat final dan mengikat.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran dan rencana penempuhan jalur hukum untuk membuktikan keabsahannya.