JAKARTA, KOMPAS.TV - Di tengah desakan pemakzulan dan isu pengunduran diri, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Prabowo Subianto di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Usai pertemuan tersebut, Gibran mengungkapkan bahwa Prabowo menyarankannya untuk terus memperjuangkan pembuktian keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum. Gibran menyebut dirinya diminta untuk fight di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan menunjukkan seluruh ijazah yang dimiliki, serta mengupayakan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA).
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Gibran telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Prabowo. Namun, dalam pertemuan tersebut, Presiden tetap memberikan sejumlah saran terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan MA terkait perkara tersebut bersifat final dan mengikat.
Yusril juga menjelaskan bahwa Gibran tidak dapat mengajukan PK secara langsung karena bukan pihak dalam perkara. Pengajuan PK, menurut penjelasannya, dapat dilakukan oleh pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara tersebut.
Kini, muncul pertanyaan mengenai kemungkinan Gibran menempuh upaya hukum untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya. Sementara itu, DPR juga mulai membahas dorongan penggunaan hak menyatakan pendapat terkait posisi Gibran sebagai wakil presiden.
Bagaimana publik perlu membaca perkembangan politik dan hukum ini? Simak pembahasannya bersama Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno.
#gibran #pemakzulan #pengunduran #wapres #ijazah
Baca Juga Yusril Respons soal Gibran Mau Buktikan Ijazah ke PTUN: Tidak Ada Gunanya... di https://www.kompas.tv/nasional/700810/yusril-respons-soal-gibran-mau-buktikan-ijazah-ke-ptun-tidak-ada-gunanya
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/700820/full-adi-prayitno-soal-gibran-bicara-isu-pemakzulan-atau-mundur-dari-wapres-kompas-malam