Berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden pada dasarnya dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir melalui mekanisme pemakzulan (impeachment) yang melibatkan tiga lembaga negara, yakni DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), dan MPR.
Konstitusi mengatur bahwa pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan jika terbukti memenuhi alasan hukum yang sah, seperti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Simak video selengkapnya dan dapatkan berita terkini lainnya di www.kompas.tv serta youtube.com/kompastv #VODKompasTV