JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua DPR RI Puan Maharani menyinggung kasus penyadapan Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato pembukaan Sidang Paripurna ke-11 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada Selasa (10/11/2026).
“DPR RI mengapresiasi tindakan kepolisian yang sigap dalam menangani kasus penyadapan Presiden RI. Kewenangan negara tidak boleh disalahgunakan sebagai instrumen kepentingan politik, kriminalisasi, ataupun pembungkaman suara kritis masyarakat,” ujar Puan Maharani.
“Aparat penegak hukum harus bekerja secara profesional, independen, dan tidak menjadi alat kekuasaan siapa pun. DPR RI mendukung upaya kepolisian melakukan pengusutan secara transparan dan profesional untuk mengungkap kasus penyadapan Presiden Republik Indonesia,” lanjutnya disambut tepuk tangan anggota DPR.