KOMPAS.TV - Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming menguat pasca Mahkamah Agung memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu syarat pencalonan Pilpres 2024 tidak sah.
DPR pun didesak menindaklanjuti putusan MA. Gayung bersambut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut putusan MA dibahas saat DPR memasuki masa sidang pada tanggal 10 November 2026.
Wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming mulai disuarakan di parlemen. Kita akan bahas bersama Analis Komunikasi Politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo.