JAKARTA, KOMPAS.TV – Menko Polkam Dudung Abdurachman hingga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengungkapkan evaluasi perizinan lahan buntut karhutla pada Senin (9/11/2026).
“Ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan Bareskrim untuk dicabut HGUnya,” ujar Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.
Menteri ATR/BPN Nusron juga mengungkapkan perusahaan asal Singapura, Korea Selatan, hingga Malaysia terseret evaluasi pencabutan perizinan lahan tersebut.