JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati bahwa seluruh Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Kebijakan tersebut tidak hanya berlaku bagi guru, tetapi juga mencakup berbagai profesi lain, mulai dari dosen hingga tenaga kesehatan. Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2027.
Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Sekretariat Negara (Mesesneg) Prasetyo Hadi, Jumat (6/11/2026).
"Hari ini kita memutuskan PPPK Paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Ini termasuk lintas profesi yaitu termasuk dosen, kemudian ada saudara-saudara kita yang sekarang bertugas sebagai Damkar," kata Prasetyo.