Kasus Eks Kapolri Sadap Presiden, Muradi Khawatir Muncul Tsunami Politik | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mantan Penasihat Ahli Kapolri, Muradi, menilai penanganan kasus dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan internal kepolisian.

Menurut Muradi, sejumlah lapisan jabatan di internal Polri yang diisi pada era Listyo telah mengalami pergantian. Namun, ia menilai persoalan yang lebih besar justru berada di luar institusi.

Muradi menyoroti keterlibatan Listyo dalam Pilpres 2024 serta munculnya istilah Partai Cokelat yang dikaitkan dengan dugaan keterlibatan polisi dalam politik praktis.

Muradi menyebut, isu Partai Cokelat merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian. Ia menilai, persoalan tersebut perlu dikawal agar penegakan hukum tidak berhenti pada lingkup internal Polri.

Di sisi lain, mantan Wakapolri Komjen (Purn) Oegroseno menilai penanganan perkara harus berfokus pada pihak-pihak yang benar-benar terlibat dalam peristiwa pidana.

Oegroseno menegaskan, proses hukum tidak boleh dilakukan berdasarkan suka atau tidak suka terhadap seseorang.

Lebih lanjut, Oegroseno berharap kepolisian di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Syudi dapat memulihkan kepercayaan publik.

Menurutnya, kepercayaan masyarakat harus dibangun melalui profesionalisme dan kedekatan Polri dengan masyarakat.

Baca Juga Muradi Duga Eks Kapolri Listyo Diperintah, Sebut Ada Kepentingan Penguasa Lama | SATU MEJA di https://www.kompas.tv/talkshow/699802/muradi-duga-eks-kapolri-listyo-diperintah-sebut-ada-kepentingan-penguasa-lama-satu-meja

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. 

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/K3oVmdCMp4M  

#kapolri #listyosigit #prabowo