JAKARTA, KOMPAS.TV - PKB mempertimbangkan penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat di DPR untuk merespons polemik surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Langkah tersebut muncul setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan administrasi penyetaraan ijazah Gibran, menyusul putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Kozin, mengatakan partainya bersama sejumlah partai politik di parlemen tengah melakukan komunikasi dan konsolidasi secara informal.
Sementara itu, politisi PSI Valdo Maldini menilai polemik tersebut sebaiknya diselesaikan melalui langkah yang cepat dan memberikan kepastian hukum.
Analis komunikasi politik Universitas Padjadjaran, Kunto Adi Wibowo, menilai wacana penggunaan hak angket DPR terkait polemik ijazah Gibran berpotensi menghadapi hambatan akibat perbedaan kepentingan politik antarpartai.
Baca Juga MA Batalkan Suket Penyetaraan Gibran, Ray Rangkuti: Pilihan Tinggal Dua, Mundur atau Dimundurkan di https://www.kompas.tv/nasional/699266/ma-batalkan-suket-penyetaraan-gibran-ray-rangkuti-pilihan-tinggal-dua-mundur-atau-dimundurkan
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/699317/full-ma-batalkan-suket-ijazah-gibran-pkb-dan-psi-beda-sikap-sapa-pagi