Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman undang-Undang Perampasan Aset dinilai mendesak untuk disahkan guna mendahulukan pengembalian hak korban kejahatan keuangan di atas kepentingan kas negara.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Habiburokhman mengusulkan penguatan pada Pasal 38 ayat (3) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset yang berbunyi:
"Putusan perkara perdata perampasan aset di antaranya berbunyi: Aset yang dirampas untuk dapat dimasukkan dalam kas negara, dimusnahkan, atau dikembalikan kepada korban atau pihak yang berhak.”
Klausul tersebut diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang tegas bagi hakim untuk mendahulukan pemulihan hak korban dibandingkan kepentingan kas negara.
Simak videonya berikut ini!
Video Jurnalis: Dimas Nanda Krisna Penulis Naskah: Dimas Nanda Krisna Video Editor: Dimas Nanda Krisna Produser: Monica Arum