JAKARTA, KOMPAS.TV - Usai putusan MK terkait ijazah SMA Gibran, PDIP terus bersuara lantang, mulai dari desakan agar Wapres Gibran mundur, anggapan putusan MK meruntuhkan legitimasi Wapres Gibran dan jadi beban Presiden Prabowo.
Dan kini, PDIP menyebut kalau membuka ruang komunikasi untuk menindaklanjuti putusan MK.
Akankah suara yang diserukan PDIP berlanjut ke bergulirnya hak angket ijazah Gibran di DPR?
Kita bahas bersama Kepala Kantor Staf Presiden PKS, Pipin Sopian dan Ketua Gibranisti, Taufik Bilfaqih.