Ditegur Soal Adab! Polemik Pemakzulan Gibran, PKS Dorong Hak Angket DPR, PSI Tuding Manuver Politik

JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik ijazah hingga desakan soal pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali memunculkan perbedaan sikap di antara partai politik pendukung pemerintahan Prabowo-Gibran.

Juru Bicara PKS Rangga Kusumo menyatakan DPR memiliki ruang konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan tersebut melalui fungsi pengawasan, termasuk peluang penggunaan hak angket.

PKS menilai persoalan ini bukan sekadar soal ijazah, melainkan juga menyangkut kredibilitas kepemimpinan nasional dan keadilan antargenerasi.

Namun, Ketua DPP PSI Bestari Barus menilai urgensi langkah tersebut belum terlihat dan mempertanyakan motif politik di baliknya.

Bestari bahkan menuding langkah PKS berpotensi menjadi upaya percepatan pergantian kekuasaan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menyoroti kemungkinan munculnya fenomena “oposisi dari dalam”, ketika partai pendukung pemerintah mengambil sikap berbeda terhadap isu yang menyangkut pemerintahan sendiri.

Produser: Prayogi Haro

Editor: Rafi