KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mendukung rencana reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
Hal ini merespons usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan. Menurut Yusril, Indonesia sudah meratifikasi UN Convention Against Corruption sejak tahun 2006.
Namun, penyesuaian regulasi nasional stagnan, sehingga definisi korupsi masih sangat bergantung pada unsur kerugian negara. Akibat ketidaksesuaian regulasi, banyak pejabat maupun direksi BUMN khawatir mengambil keputusan bisnis karena ancaman pidana korupsi.
Lalu, apa alasan di balik usulan revisi definisi korupsi? Apa sudah ada kajian yang jadi pertimbangan? Kita bahas bersama Tenaga Ahli Utama Dewan Ekonomi Nasional, Muhammad Krishna Vesa.
#MENKOHAM #luhutbinsarpandjaitan #HAM
Baca Juga Pelatihan Digital Bakti Komdigi Dorong UMKM di Kabupaten Sumbawa | BERITA UTAMA di https://www.kompas.tv/regional/697515/pelatihan-digital-bakti-komdigi-dorong-umkm-di-kabupaten-sumbawa-berita-utama
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/regional/697517/full-tenaga-ahli-utama-den-bahas-di-balik-usulan-kerugian-negara-tak-masuk-definisi-korupsi