FULL! Seno, Faldo Maldini dan Kunto Adi Bicara soal Tudingan Operasi Politik di Balik Ijazah Gibran

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun merespons pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang mengatakan adanya operasi politik dalam perkara ijazah miliknya dan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Komarudin Watubun menepis adanya operasi politik seperti dugaan Jokowi.

Menurutnya, ini adalah persoalan sederhana yang bisa segera diselesaikan Presiden Jokowi dengan menunjukkan ijazah aslinya.

Sementara terkait perkara ijazah Gibran, seusai putusan MK, Komarudin menyarankan Gibran untuk mundur.

Di sisi lain, Bareskrim Polri menggelar gelar perkara khusus terkait dugaan tindak pidana pemalsuan dan penggunaan surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA atas nama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu, 21 Oktober 2026.

Langkah ini sebagai tindak lanjut atas aduan yang disampaikan Khozinudin cs.

Dalam aduan tersebut, terdapat dua pihak yang dilaporkan, yakni mantan pejabat penerbit dokumen, Doktor Sutanto, dan Gibran Rakabuming selaku pihak yang diduga menggunakan dokumen tersebut.

Kuasa hukum pelapor suket ijazah Gibran, Khozinudin, bilang penyidik akan menguji dugaan penggunaan surat yang isinya dianggap tidak benar atau dipalsukan.

Sementara itu, Ketua DPP PSI Dedek Prayudi menilai laporan Ahmad Khozinudin cs mengenai surat keterangan penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan sia-sia.

Dedek juga menegaskan PSI menyetujui pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang menyebut ada operasi politik di balik isu ijazah Gibran.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo bilang ada operasi politik untuk menurunkan reputasinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Bahkan, Jokowi bilang ada penumpang gelap di balik polemik kasus ijazah dirinya dan Gibran sehingga menjadi ramai.

Polemik ijazah Gibran bergulir setelah dalam pertimbangannya, MK menyebut tidak menemukan bukti ijazah setara SMA untuk syarat menjadi cawapres di Pilpres 2024.

Namun, MK menegaskan tidak punya kewenangan mendiskualifikasi Gibran sehingga polemik ini menunggu sikap sejumlah partai politik di DPR.

Lalu, benarkah ada operasi politik di balik kasus ijazah Jokowi-Gibran? Dan apakah pernyataan Ketua DPP PDI-P Komarudin Watubun murni mendorong penegakan hukum atau sekaligus memiliki pesan politik kepada Jokowi-Gibran?

Kita ulas bersama Juru Bicara PDI-P Seno Bagaskoro, Ketua DPP PSI Faldo Maldini, serta Analis Komunikasi Politik Unpad Kunto Adi Wibowo.

Baca Juga Pelapor Suket Gibran Bidik Dua Pihak dalam Dugaan Pemalsuan, Ungkap Unsur Mens Rea di https://www.kompas.tv/nasional/697381/pelapor-suket-gibran-bidik-dua-pihak-dalam-dugaan-pemalsuan-ungkap-unsur-mens-rea

#ijazahgibran #jokowi #pdip #psi