JAKARTA, KOMPAS TV - Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diwarnai evaluasi terhadap kinerja penegakan hukum.
Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej memaparkan sejumlah capaian pemerintah, termasuk pembentukan lebih dari 80.000 pos bantuan hukum untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda menilai pemerintah perlu memperbaiki komunikasi publik agar tidak hanya menyampaikan capaian, tetapi juga menjelaskan persoalan dan manfaat kebijakan yang dirasakan masyarakat.