JAKARTA, KOMPAS TV - Sejumlah pakar menyoroti komunikasi pemerintah dalam evaluasi dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming.
Guru Besar Ilmu Komunikasi dan Politik UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto, menilai perlunya protokol komunikasi yang jelas, termasuk penentuan juru bicara dan koordinasi penjelasan antarkementerian maupun lembaga.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, berpandangan bahwa penjelasan mengenai proses hukum sebaiknya disampaikan oleh kementerian atau lembaga yang berwenang.