Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng), Anwar Hafid menceritakan tentang dampak pemotongan dana bagi hasil yang ditahan pemerintah pusat demi efisiensi, padahal Sulawesi Tengah merupakan salah wilayah tambang nikel terbesar di Indonesia. Hal itu diungkap Anwar dalam siniar Gaspol Kompas.com yang diunggah pada Kamis (17/9/2026).
"(Program-program yang direncanakan) kalau itu banyak sekali, (namun ditunda) karena keterbatasan tadi," ungkap Anwar.
Anwar mengusulkan agar ke depannya undang-undangnya direvisi, agar Provinsi dan Kabupaten/Kota punya kewenangan bisa mengaturkan dana tersebut untuk pembangunan daerah.
Keresahan mengenai DBH dan aturan penarikan PNBP ini telah disampaikan langsung kepada Menteri ESDM (Bahlil Lahadalia) dan Menteri Keuangan. Masyarakat lokal bahkan mulai menempuh jalur hukum melalui aksi class action untuk menyuarakan ketidakadilan pembagian hasil ini di tengah kondisi efisiensi anggaran.
Silahkan simak versi lengkapnya di GASPOL Kompas.com berikut ini: