JAKARTA, KOMPAS.TV - Desakan publik agar DPR merespons putusan MK diharapkan mampu memberikan titik terang soal ada tidaknya ijazah setara SMA Wapres.
Hal ini sekaligus diharapkan bisa menghentikan polemik soal ijazah Gibran yang terus bergulir dalam dua tahun terakhir.
Lalu, akankah fraksi-fraksi di DPR berani menginisiasi pembentukan Pansus Hak Angket Ijazah Gibran usai didatangi sejumlah aliansi masyarakat sipil?
Atau sebaliknya, Hak Angket Gibran akan menghadapi jalan terjal di parlemen?
Kita bahas bersama perwakilan Kolektif Sipil, Ubedilah Badrun. Lalu, ada juga Juru Bicara Muda PKS, Rangga Kusumo dan Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Burhanudin Muhtadi.