KOMPAS.TV – Kepala Badan Komunikasi, Syahganda Nainggolan, menyatakan pemerintah menghormati pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming. Ia menegaskan, putusan MK tersebut tidak dapat menjadi dasar untuk memakzulkan Gibran.
Pemerintah juga terus memantau dampak putusan MK, baik di ranah politik maupun hukum. Syahganda mempersilakan masyarakat menempuh proses lebih lanjut melalui DPR.
Namun, ia menegaskan pemerintah tidak akan melakukan intervensi terhadap proses tersebut.