JAKARTA, KOMPAS.TV - Polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming belum berakhir usai Mahkamah Konstitusi menyebut tidak menemukan bukti ijazah setara SMA Gibran sebagai salah satu syarat pencalonan di Pilpres 2024.
Setelah adanya laporan ke polisi, kini dua lembaga pemilu dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.
Sekretaris Jenderal Komite Independen Pemantau Pemilu menyebut kasus ijazah Gibran membuktikan adanya kelalaian dari penyelenggara pemilu dalam melakukan verifikasi data pencalonan.
KIPP mengusulkan, sebelum proses hak angket di DPR, KPU dan Bawaslu harus diperiksa Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Terlebih, Bawaslu dianggap turut membiarkan adanya pelanggaran administratif dalam pencalonan Gibran.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menyebut anggota KPU berpotensi terjerat pidana buntut polemik putusan MK terkait ijazah Wapres Gibran Rakabuming. Sebelumnya, Wapres Gibran Rakabuming dan Kemendikdasmen dilaporkan ke Bareskrim Polri.
Bisakah pertimbangan dan putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara terkait ijazah Gibran menjadi bukti yang digunakan untuk membawa perkara ijazah ini ke ranah pidana?
Kita bahas bersama Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih, dan praktisi hukum yang juga kuasa hukum pelapor terkait ijazah Gibran ke Bareskrim Polri, Azam Khan.
Baca Juga Ketum Gibranisti Sebut Desakan Pemakzulan Gibran Tak Berdasar, Ini Alasannya di https://www.kompas.tv/nasional/695289/ketum-gibranisti-sebut-desakan-pemakzulan-gibran-tak-berdasar-ini-alasannya
#wapresgibran #ijazahgibran #pidana
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/695292/tegang-debat-taufik-bilfaqih-azam-khan-usai-polemik-ijazah-gibran-di-mk-siapa-bisa-dipidana
