Mahfud MD Ungkap Potensi Pidana KPU dan Kemendikbud soal Ijazah Gibran | ROSI

JAKARTA, KOMPAS.TV - Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2013, Mahfud MD, mengungkap sejumlah pihak yang menurutnya berpotensi diperiksa terkait persoalan dokumen ijazah Gibran Rakabuming.

Mahfud pertama-tama menyoroti pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Menurutnya, jika terdapat dugaan tindak pidana yang dilakukan bersama-sama, sejumlah anggota KPU dapat diperiksa.

Mahfud kemudian menyinggung kemungkinan adanya anggota KPU yang tidak terlibat dalam rapat maupun pembahasan. 

Ia juga menyoroti pihak yang menandatangani dokumen terkait persoalan tersebut. Menurut Mahfud, persoalan tersebut juga dapat dilihat dari sisi dugaan pelanggaran prosedur dan aspek pidana. 

Mahfud menyebut dugaan pidana tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah ketentuan hukum. 

Selain KPU, Mahfud menyebut pihak lain yang menurutnya berpotensi diperiksa adalah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) atau Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).

Mahfud menyebut ada kemungkinan persoalan tersebut berkaitan dengan tindakan yang dilakukan secara sengaja. 

Ia juga menyinggung informasi mengenai dugaan adanya permintaan agar dokumen tertentu dikecualikan. 

Mahfud kemudian mempertanyakan dasar hukum dari pengecualian tersebut. Menurut Mahfud, persoalan tersebut dapat menjadi dugaan pelanggaran dari sisi tata aturan. 

Mahfud menilai laporan terkait persoalan tersebut memang berpotensi masuk ranah pidana. Namun, ia mempertanyakan kemudahan proses hukum dalam konfigurasi politik saat ini. 

Meski demikian, Mahfud menegaskan persoalan tersebut semestinya diperiksa secara menyeluruh. 

Baca Juga Mahfud MD: Pemakzulan Gibran Tergantung Prabowo | ROSI di https://www.kompas.tv/talkshow/694988/mahfud-md-pemakzulan-gibran-tergantung-prabowo-rosi

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. 

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/44zEH30rEJg

#gibran #mahfudmd #ijazahgibran