MALINAU, KOMPAS.TV - Pembangunan konektivitas di kawasan perbatasan Kalimantan Utara terus didorong. Akses jalan dan jembatan dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus menekan biaya distribusi logistik ke wilayah perbatasan.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan Pemerintah Kabupaten Malinau di Kantor Bupati Malinau, Kalimantan Utara, pada Selasa, 6 Oktober 2026.
Rapat ini membahas penyusunan rencana induk pembangunan jalan perbatasan Kaltara untuk periode 2027 hingga 2029.
Rencana yang akan disampaikan kepada Presiden ini akan memuat tahapan pembangunan dan kebutuhan infrastruktur dengan estimasi anggaran sekitar Rp 32 triliun.
Pembangunan jalan di Malinau dan Nunukan akan menjadi prioritas. Salah satu prioritas yang ditekankan adalah penyelesaian jalur menuju Krayan pada tahun 2027.
Pemerintah Kabupaten Malinau juga mendorong percepatan ruas Long Kemuat–Pujungan dan Long Nawang–Pujungan, yang masih sulit dilalui terutama saat musim hujan.
Penyusunan rencana induk dan pembagian tahapan pembangunan ini diharapkan mempercepat terbukanya akses darat di wilayah perbatasan, sehingga memperlancar mobilitas warga dan distribusi logistik serta mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.
Baca Juga Kabar Baik! Pelunasan Biaya Haji Reguler 2027 Mendapat Subsidi Rp3 juta | SAPA PAGI di https://www.kompas.tv/regional/694844/kabar-baik-pelunasan-biaya-haji-reguler-2027-mendapat-subsidi-rp3-juta-sapa-pagi
#kaltara #mendagri #pembangunan #jalanperbatasan
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/regional/694847/mendagri-soal-rencana-pembangunan-jalan-perbatasan-kaltara-2027-2029-anggaran-capai-rp32-t
