DPR: Masalah Lapas Harus Dimulai dari Menteri, Bukan Berhenti di Kalapas | SATU MEJA

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Komisi XIII Fraksi PDI Perjuangan, Andreas Pareira, menilai persoalan lapas tidak hanya berkaitan dengan temuan kemewahan fasilitas.

Menurut Andreas, ada persoalan lain yang juga harus menjadi perhatian, yakni overcapacity atau kelebihan kapasitas.

Andreas kemudian menyoroti persoalan kelebihan kapasitas yang dinilainya harus menjadi perhatian bersama dalam perbaikan sistem pemasyarakatan.

Namun, menurut Andreas, di tengah persoalan kemewahan dan overcapacity tersebut terdapat masalah lain yang dinilainya serius, yakni perbedaan perlakuan terhadap warga binaan.

Andreas menyebut adanya diskriminasi dalam pelayanan, terutama ketika warga binaan yang memiliki uang disebut dapat memperoleh fasilitas tertentu.

Andreas menilai kondisi tersebut berkaitan dengan persoalan keadilan dalam pelayanan terhadap warga binaan.

Komisi XIII mendorong adanya koreksi terhadap sistem pemasyarakatan.

Andreas mengatakan keadilan dalam memperlakukan warga binaan harus diwujudkan melalui perbaikan sistem secara menyeluruh.

Selain persoalan pelayanan, Andreas juga menyoroti kebutuhan infrastruktur untuk memperkuat pengamanan di lapas.

Salah satunya terkait sistem CCTV dan penggunaan telepon seluler di dalam lapas.

Andreas kemudian menyinggung penggunaan perangkat untuk mengendalikan sinyal komunikasi di dalam lapas.

Ketika ditanya apakah tanggung jawab berhenti di level Kepala Lapas, Direktur Jenderal Pemasyarakatan, atau Menteri, Andreas menyebut perbaikan harus dimulai dari level tertinggi di kementerian.

Menurut Andreas, persoalan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemasyarakatan secara menyeluruh.

Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar. 

Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/0K2J2Ivev9Q 

#lapascibinong #ombudsman #sidak