[FULL] Eks Komisioner KPU Soroti soal Verifikasi Keabsahan Pendidikan Gibran di Sidang MK

KOMPAS.TV - Dalam sidang, juga dibahas terkait dengan pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri. Hal tersebut sempat ditanyakan Hakim Enny Nurbaningsih yang kemudian dipertegas oleh Hakim Saldi Isra. KPU mengungkap, terkait dengan kelulusan sekolah menengah atas dari luar negeri untuk syarat pendidikan Capres dan Cawapres baru diterapkan pada Pilpres 2024.

Awalnya pertanyaan itu keluar dari Hakim MK Enny Nurbaningsih, terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah yang baru diterapkan pada Pilpres 2024. Ketua KPU menjawab norma itu sudah digunakan sejak pemilihan kepala daerah 2020.

KPU juga ternyata mengacu pada Permendikbudristek Nomor 6 Tahun 2022, terkait penyetaraan khusus pendidikan tinggi. Hakim MK Saldi Isra kemudian mempertegas pertanyaan Hakim MK Enny, terkait pengecualian bukti kelulusan dari sekolah menengah atas di luar negeri.

Dengan mengacu pada Permendikbud Nomor 29 Tahun 2014, yang telah terbit 10 tahun sebelum Pilpres 2024. Dan kemudian KPU menjawab bahwa aturan itu belum pernah digunakan pada pemilihan presiden sebelumnya, dan baru digunakan pada Pemilu 2024.

Lantas bagaimana polemik verifikasi pendidikan menjadi hal yang diperdebatkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi? Untuk membahasnya, kita sudah terhubung dengan Ilham Saputra, selaku anggota Komisioner KPU RI periode 2017 hingga 2022.

#ijazahwapres #gibran #kpu #bawaslu

Baca Juga Saut Situmorang & Burhanuddin Muhtadi Bahas Nusron Disebut di Kasus Suap, Apa Dampaknya ke Kabinet? di https://www.kompas.tv/nasional/692521/saut-situmorang-burhanuddin-muhtadi-bahas-nusron-disebut-di-kasus-suap-apa-dampaknya-ke-kabinet