JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes menilai reshuffle merupakan kewenangan Presiden untuk memastikan kabinet dapat menjalankan target pemerintahan.
Namun, menurut Arya, dalam sejumlah reshuffle pemerintahan Prabowo terdapat kecenderungan yang perlu dicermati.
Arya mengatakan ketidakjelasan alasan reshuffle dapat membuat para menteri mempertanyakan posisi mereka.
Ia juga membedakan kemungkinan reshuffle berdasarkan kinerja hingga posisi politik seorang menteri terhadap kebijakan presiden.
Di sisi lain, Arya menyebut kemungkinan kecil reshuffle dilakukan kepada menteri-menteri yang berlatar belakang ketua umum partai, seperti Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.
Arya kemudian menyoroti persoalan lain yang menurutnya penting, yakni akses para menteri kepada Presiden.
Ia menyebut tidak semua menteri memiliki akses komunikasi yang sama kepada Presiden.
Pengurus DPP Partai Demokrat Ahmad Khoirul Umam, keputusan Presiden tentu dapat mempertimbangkan sejumlah aspek, termasuk pertimbangan politik.
Umam juga menyinggung karakter Purbaya yang dinilainya relatif terbuka.
Menurutnya, pola komunikasi dan cara seorang menteri menyampaikan kebijakan juga dapat menjadi bagian dari dinamika hubungan dengan Presiden.
Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar.
Selengkapnya saksikan di sini: https://youtu.be/rrPIGe9iTKo
#menkeu #purbaya #reshuffle
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/talkshow/691122/pakar-ungkap-alasan-prabowo-reshuffle-purbaya-sebagai-menkeu-hingga-ahy-cak-imin-aman-satu-meja
