Keracunan MBG Jadi Sorotan, Desakan Penghentian Sementara hingga Evaluasi Total Tata Kelola MBG

KOMPAS.TV - Kasus keracunan MBG terjadi secara beruntun di sejumlah daerah selama sebulan terakhir. 

Pada September, tercatat ada 4 kasus keracunan yang terjadi dalam rentang 3 hari. Lebih dari 1.600 anak menjadi korban keracunan di tiga provinsi.

Kondisi ini tentu sangat ironis karena kasus keracunan massal secara beruntun masih terjadi di saat pemerintah berupaya memperbaiki manajemen BGN dengan mengganti pimpinannya sebanyak dua kali.

Kepala BGN yang baru, Sudaryono, juga telah menghentikan sementara hampir 2.000 SPPG yang tidak memenuhi persyaratan.

Namun, kebijakan ini pun belum mampu mengurangi terjadinya kasus keracunan MBG.

Jika mengikuti standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO, keamanan pangan harus dipastikan sejak bahan makanan diproduksi hingga siap dikonsumsi. Konsep ini dikenal sebagai "from farm to plate".

Pengecekan dimulai dari proses produksi di lahan pertanian dan peternakan, memeriksa kelayakan gudang penyimpanan, memastikan prosedur berjalan dengan ketat di lokasi pengolahan seperti dapur SPPG, hingga memastikan mutu makanan tetap terjaga saat dikonsumsi oleh anak-anak di sekolah.

Sisi lain yang juga sangat penting dievaluasi adalah sistem pemberian MBG yang berjalan secara terpusat atau sentralistik.

Sejak awal program MBG dirancang hingga pelaksanaannya, seluruh kegiatan dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melibatkan pemerintah daerah secara langsung, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Sistem terpusat memang sangat efisien, tetapi juga memiliki kerentanan risiko yang besar.

Evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG juga harus menyentuh perubahan desain program dengan melibatkan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah perlu diberi kewenangan untuk ikut merancang pelaksanaan program MBG yang sesuai dengan kondisi setempat.

Dengan demikian, program MBG dapat menjangkau lebih banyak anak tanpa harus memproduksi hingga ribuan porsi di satu dapur.

#keracunanmbg