Kasus Keracunan MBG Dorong Evaluasi Menyeluruh, Perbaikan Tata Kelola dan Pengusutan Akar Penyebab

KOMPAS.TV - Kasus keracunan diduga akibat menu Program MBG terjadi di sejumlah daerah selama beberapa hari terakhir.

Di Sidoarjo, Jawa Timur, ratusan santri Pondok Pesantren Mamba'ul Hikam keracunan diduga akibat menu MBG. Hingga Kamis (3/9/2026) jumlah korban keracunan mencapai 664 orang.

BGN juga mencatat kasus keracunan di sejumlah wilayah lain, seperti Agam, Nganjuk, Tana Toraja, hingga Rembang. Kepala BGN Sudaryono menjelaskan 80 persen kasus keracunan disebabkan tidak taat pada Standar Operasional Prosedur atau SOP.

Kasus keracunan juga menjadi pembahasan di rapat kerja Komisi IX DPR bersama Kepala BGN di Senayan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, meminta Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan perubahan fundamental dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, khususnya sistem penyediaan makanan. Charles mendorong BGN beralih dari sistem dapur tersentralisasi menuju dapur berbasis sekolah untuk menekan risiko keracunan.

Sementara itu, MBG Watch menilai sanksi yang diberikan BGN tidak berdampak optimal bagi perbaikan Program Makan Bergizi Gratis. MBG Watch bahkan menyarankan untuk menstop sementara agar BGN dapat melakukan evaluasi total.

Audit hingga menutup SPPG yang belum berizin atau belum memenuhi Standar Mutu Teknis, penting dilakukan.

Harus ada terobosan dan kebijakan politik, misalnya moratorium MBG untuk dapat evaluasi menyeluruh, memperbaiki tata kelola, dan mencari akar penyebab munculnya kasus keracunan. Tidak apa-apa mundur satu langkah agar dapat maju sepuluh langkah apabila moratorium dilaksanakan.

Sebab, mengelola program MBG bukan sekadar memasak, lalu membagi-bagikannya ke sekolah. Moratorium untuk melihat apakah selama ini semua SPPG melaksanakan program MBG sesuai standar penyajian makanan sehat, dari mulai pemilihan bahan makanan, bagaimana standar penyimpanan bahan makanan, hingga pencucian omprengnya.

Apakah sudah melewati proses yang higienis? Atau apakah semua ahli gizi di setiap SPPG punya kompetensi yang sama?