Terulang Lagi! Kasus Keracunan MBG di Sejumlah Daerah, Ada Salah Tata Kelola? | SAPA MALAM

KOMPAS.TV - Dalam beberapa hari terakhir, dugaan keracunan usai menyantap MBG terjadi di sejumlah daerah. Pertanyaannya, mengapa kasus serupa terus berulang?

Kasus terbaru dengan jumlah korban besar terjadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Dinas Kesehatan Sidoarjo mencatat total 748 orang terdampak.

Dan usai adanya kasus keracunan, SPPG Kalitengah ditutup sementara selama 30 hari untuk kebutuhan penyelidikan.

Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menyampaikan permohonan maaf. BGN menyebut ada dugaan kelalaian dalam proses penyaluran makanan. Bahkan, BGN menilai ada unsur kelalaian yang disengaja.

Dugaan keracunan MBG juga terjadi di Nganjuk, Jawa Timur. Di SMAN 3 Nganjuk, para siswa menyantap menu nasi goreng yang tiba di sekolah sekitar pukul 10.00 WIB pagi.

Beberapa jam kemudian, sejumlah siswa mulai mengeluh mual, pusing, hingga muntah.

Data terbaru menyebut 58 siswa mengalami gangguan kesehatan.

Di Agam, Sumatera Barat dugaan keracunan juga terjadi di Kecamatan Palupuh.

Pemerintah mencatat ada 237 siswa yang mengalami gejala dan mendapat penanganan medis, di mana dua di antaranya harus dirujuk ke rumah sakit di Bukittinggi.

Wakil Menteri Kesehatan, Dante Saksono Harbuwono menanggapi peristiwa dugaan keracunan massal terjadi dalam rentang tiga hari sejak 1 September 2026.

Ia menyebut pemerintah masih memeriksa laporan-laporan yang diterima.

Pemeriksaan terhadap jumlah korban yang besar disebut memerlukan evaluasi lebih lanjut, termasuk untuk memastikan penyebab keracunan.

Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya indikator kesalahan pada SPPG, Kementerian Kesehatan akan memberikan masukan kepada BGN.

Pemerintah menyatakan akan menerapkan zero tolerance terhadap kasus keracunan.

Tenaga Ahli Badan Komunikasi RI, Hariqo Wibawa Satria bilang BGN terus memperbaiki tata kelola program MBG di tengah sejumlah kasus keracunan.

Jika kesalahan terjadi berulang apakah masalahnya masih bisa disebut sekadar kelalaian individu? Atau justru ada kelemahan pada sistem pengawasannya?