Usai audiensi dengan pimpinan DPR RI, Kamis (27/8/2026), perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) membawa surat komitmen terkait penyelesaian RUU Perampasan Aset. Koordinator AMPB Supriyono alias Mas Botok kemudian membacakan surat tersebut di hadapan massa aksi dari atas mobil komando. Surat yang ditandatangani Sufmi Dasco, Saan Mustopa, Habiburokhman, dan Adies Kadir itu berisi komitmen DPR untuk membahas RUU Perampasan Aset secara sungguh-sungguh dan transparan serta menargetkan penyelesaiannya paling lambat 15 Desember 2026.
Yang menjadi sorotan, dalam surat tersebut hanya ada tanda tangan 4 wakil ketua DPR. Puan Maharani sebelumnya menyatakan kalau dia dan pimpinan DPR bagi-bagi tugas.
Tiga wakil ketua DPR menemui Botok Cs dalam ruang mediasi dan membubuhkan tanda tangannya.
Hanya saja, dalam surat tersebut ada tanda tangan Wakil Ketua DPR Sari Yuliati yang sebenarnya bersama dengan Puan memimpin rapat paripurna
Lebih lanjut, dalam surat tersebut Pimpinan DPR menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatan pimpinan maupun anggota DPR jika hingga batas waktu tersebut RUU Perampasan Aset tidak disahkan dalam rapat paripurna. Namun, massa AMPB menilai tenggat tersebut masih terlalu lama dan meminta pembahasan dipercepat. Botok pun meminta massa mengawal janji tersebut dan memastikan akan kembali datang ke Gedung DPR jika RUU Perampasan Aset tidak disahkan sesuai tenggat.
Simak selengkapnya dalam video berikut!
Penulis Naskah: Fajar Riyanto
Narator: Fajar Riyanto
Video Jurnalis: Pandi Ramedhan, Siti Laela Malhikmah
Video Editor: Fajar Riyanto
Produser: Diamanty Meiliana
#News #DailyNews #vjlab #RUUPerampasanAset #DPRRI #AMPB #AliansiMasyarakatPatiBersatu #SuratKomitmenDPR #PerampasanAset #DPR #BeritaPolitik #DemoDPR #PuanMaharani
