JAKARTA, KOMPASTV - Pemerintah mengalokasikan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2026.
Anggaran tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konteks upaya perbaikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Namun, angka Rp7 triliun tersebut kemudian diklarifikasi sebagai total anggaran BPS selama 2026, bukan anggaran khusus untuk memperbaiki DTSEN.
Ekonom Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bahtiar Rifai menilai perbaikan DTSEN memang menjadi hal yang mendesak.
“Perbaikan data ini mendesak apabila dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah dari penerima bantuan itu sendiri, yang mana DTSEN ini menentukan hajat hidup, terutama akses dari bantuan pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, energi, bahkan sampai dengan biaya hidup,” ujar Bahtiar. (timecode 5:09)
Menurut Bahtiar, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat mengetahui dokumen yang harus disiapkan, mekanisme verifikasi, serta aturan mengenai kemungkinan perwakilan dalam proses perbaikan data.
Produser: Yuilyana
Thumbnail Editor: Rizaldi
#ruuperampasanaset #pati #dpr
Artikel ini bisa dilihat di :
https://www.kompas.tv/nasional/687831/alasan-purbaya-guyur-rp7-triliun-ke-bps-ekonom-brin-soroti-pentingnya-perbaikan-dtsen-kombis